JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah forum yang disebut sebagai lembaga rintisan Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan langkah ini ditujukan untuk mengawal stabilitas dan rekonstruksi pascakonflik di Gaza, Palestina, melalui keterlibatan langsung di meja perundingan internasional.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menilai keanggotaan Indonesia di BoP sebagai bentuk strategi diplomasi proaktif yang ditempuh dari dalam forum internasional. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai “strategy from within”.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” kata Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Muhadjir menegaskan langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi dan berpegang pada tujuan penyelesaian yang mengarah pada koeksistensi damai dua negara. “Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Ia menyebut BoP sebagai forum yang saat ini dinilai paling konkret untuk mendorong perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza.
“Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.
Nusron juga meminta publik memberi ruang bagi upaya tersebut sebelum menilai hasilnya. “Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya. Ia menambahkan, “Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu.”
Sementara itu, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf memandang keterlibatan Indonesia sebagai langkah taktis di tengah kebuntuan diplomasi global. Menurutnya, Indonesia hadir untuk berperan dalam upaya menghadapi persoalan utama yang selama ini menghambat pendekatan diplomatis.
Subhan menekankan bahwa BoP bukanlah aliansi militer yang dapat mengikat kedaulatan negara. “BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” ujarnya.
Dengan bergabungnya Indonesia ke BoP, pemerintah menyatakan Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk menyuarakan isu keadilan bagi Palestina secara langsung dalam proses pengambilan keputusan internasional.
