JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum diplomasi untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Hidayat dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menilai pelaksanaan haji yang diikuti jutaan umat Muslim dari berbagai negara dapat menjadi sarana diplomasi internasional untuk meredakan konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
Menurut Hidayat, pemerintah Indonesia perlu mengambil peran aktif melalui pendekatan diplomatik kepada negara-negara yang terlibat konflik, termasuk Amerika Serikat dan Iran, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati pelaksanaan ibadah haji demi keselamatan jutaan jamaah.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbesar tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah dapat menjadikan momentum ini sebagai sarana diplomasi untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan perang,” ujar Hidayat.
Indonesia setiap tahun mengirimkan lebih dari 200 ribu jamaah ke Tanah Suci. Pada musim haji 2026, jumlah jamaah Indonesia diperkirakan sekitar 221 ribu orang. Hidayat menilai stabilitas keamanan di Timur Tengah menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan haji, sehingga upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik perlu dilakukan sejak jauh hari.
Hidayat juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengedepankan wacana pembatalan penyelenggaraan haji 2026 meski situasi geopolitik di kawasan tersebut dinamis. Ia menilai hingga kini pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah tetap melanjutkan persiapan, termasuk membuka proses pendaftaran bagi warga domestik pada awal Maret 2026.
Selain itu, sejumlah negara pengirim jamaah haji terbesar seperti Pakistan juga tetap melanjutkan persiapan pemberangkatan. “Karena itu, menurut saya tidak perlu terburu-buru mengutamakan wacana pembatalan haji. Selama persiapan masih berjalan, kita tetap harus optimistis bahwa haji dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Meski begitu, Hidayat menekankan pentingnya menyiapkan skenario darurat apabila eskalasi konflik meningkat menjelang atau setelah pelaksanaan haji. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, menurutnya, adalah penyesuaian masa tinggal jamaah di Arab Saudi agar lebih singkat jika situasi keamanan memburuk setelah rangkaian ibadah haji selesai.
Ia mencontohkan pengalaman pada musim haji sebelumnya ketika konflik militer meningkat beberapa hari setelah puncak pelaksanaan ibadah haji. “Jika eskalasi konflik meningkat setelah ibadah haji selesai, bisa dipertimbangkan skema mempersingkat masa tinggal jamaah di Arab Saudi sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Di sisi lain, Hidayat mengapresiasi persiapan penyelenggaraan haji yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, proses penginputan visa jamaah haji Indonesia telah mencapai 100 persen, dengan penerbitan visa lebih dari 198 ribu atau sekitar 97 persen dari total kuota.
Ia juga menyebut pembayaran layanan akomodasi telah mencapai 100 persen, sementara layanan konsumsi telah dibayar lebih dari 90 persen. Adapun layanan penerbangan disebut telah memasuki tahap pembayaran termin pertama sekitar 35 persen.
Hidayat berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kualitas pelayanan dari dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) yang ditunjuk melayani jamaah Indonesia, agar persoalan pelayanan yang sempat muncul pada musim haji sebelumnya tidak terulang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya distribusi kartu identitas digital jamaah atau kartu Nusuk sejak jamaah masih berada di embarkasi di Indonesia, guna mempermudah proses identifikasi dan pelayanan selama di Tanah Suci.
“Jika seluruh persiapan ini terus berjalan dengan baik dan disampaikan secara positif kepada publik, maka calon jamaah haji akan merasa lebih tenang,” ujar Hidayat. Ia menambahkan, banyak calon jamaah Indonesia menunggu puluhan tahun untuk dapat berangkat haji.
Menurutnya, skema kedaruratan tetap perlu disiapkan sebagai antisipasi, namun prioritas utama adalah memastikan haji 1447 Hijriah berlangsung aman, profesional, dan nyaman. “Skema kedaruratan memang perlu disiapkan sebagai antisipasi. Tetapi prioritas utama adalah memastikan ibadah haji 1447 Hijriah tetap dapat terlaksana secara aman dan damai. Dengan diplomasi yang tepat, semoga haji juga bisa menjadi momentum hadirnya perdamaian,” pungkasnya.
