Bandung—Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat merilis rangkuman capaian strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto per Maret 2026. Rilis ini disebut sebagai respons atas maraknya disinformasi yang beredar di masyarakat, sekaligus untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah isu krusial, mulai dari diplomasi internasional hingga kedaulatan pangan.
Salah satu isu yang disoroti ialah polemik keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Pemerintah, sebagaimana disampaikan Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa badan tersebut merupakan mandat Dewan Keamanan PBB untuk pengawasan gencatan senjata di Gaza.
Anggota Fraksi Gerindra Jabar DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, menekankan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum internasional tidak berarti mengubah pendirian politik. Menurutnya, Indonesia hadir di BoP karena alasan kemanusiaan terkait situasi di Gaza. Ia juga membantah isu yang menyebut Indonesia menyumbang Rp17 triliun, seraya menyatakan data resmi menunjukkan penyumbang utama adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Qatar, sementara Indonesia tidak menandatangani komitmen donor tersebut.
Syahrir juga menyinggung kerja sama perdagangan Arrangement on Resilient Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Ia menyatakan Indonesia berhasil mengamankan surplus dagang sebesar USD 232 miliar yang terakumulasi sejak 1989. Dalam kerja sama ART, ia menyebut keamanan data pengguna platform digital asal AS kini wajib tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
Ia menambahkan, negosiasi kerja sama tersebut memuat klausul National Interest sebagai syarat mutlak. Menurut Syahrir, klausul itu dimaksudkan untuk memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
Di bidang program sosial, Syahrir menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjadi kebijakan nasional di 107 negara. Di Indonesia, ia merujuk pada riset terbaru Universitas Indonesia yang menyebut 86% penerima mengakui MBG meningkatkan minat belajar, sementara 60% siswa sebelumnya tercatat berangkat sekolah dalam kondisi belum makan.
Syahrir juga menyatakan pemerintah bersikap tegas dalam pengawasan kualitas layanan program tersebut. Hingga Maret 2026, Badan Gizi Nasional disebut telah menutup 49 dapur yang dinilai menyajikan menu di bawah standar. Ia menyebut kanal pengaduan dibuka melalui nomor 127 agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program.
