Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah segera memperkuat diplomasi perdagangan untuk menghadapi peningkatan hambatan tarif maupun non-tarif dari sejumlah negara pengimpor pada Maret 2026. Langkah ini dinilai penting untuk mengamankan akses pasar ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia di tengah tren proteksionisme global yang kian menguat.
GAPKI menilai penguatan diplomasi diperlukan karena hambatan perdagangan internasional kini tidak hanya berupa tarif impor tinggi, tetapi juga regulasi teknis yang semakin ketat. Tantangan yang dihadapi industri sawit nasional antara lain standar keberlanjutan berbasis lingkungan serta aturan deforestasi global yang berpotensi memengaruhi daya saing dan akses pasar.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan diplomasi ekonomi perlu menjadi prioritas kabinet. Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha dan kementerian terkait menjadi kunci untuk menghadapi proteksionisme, terutama di pasar Uni Eropa. Ia menyoroti persyaratan sertifikasi tambahan yang kerap digunakan negara maju untuk membatasi masuknya produk sawit Indonesia, sehingga diperlukan narasi global yang objektif agar citra industri sawit nasional tetap positif di mata konsumen internasional.
GAPKI juga menekankan hambatan non-tarif, termasuk regulasi deforestasi yang dinilai diskriminatif, persyaratan teknis tambahan yang membebani eksportir, serta standar keberlanjutan sepihak. Dalam konteks itu, GAPKI memandang penguatan kesepakatan bilateral penting untuk menjamin kepastian permintaan.
Selain melalui jalur pemerintah, penguatan diplomasi turut dilakukan lewat kerja sama business-to-business (B2B) dengan asosiasi pedagang di negara tujuan ekspor. GAPKI menjalin nota kesepahaman untuk menyamakan persepsi mengenai praktik perkebunan berkelanjutan yang diklaim telah diterapkan di Indonesia. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi hambatan regulasi yang kerap muncul mendadak.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan capaian diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Ia menyebut 173 lini tarif dari 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia telah memperoleh fasilitas bea masuk nol persen. Sejumlah komoditas yang tercakup antara lain minyak inti sawit dan fraksi cair olahan lainnya, kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah-rempah seperti lada dan cengkeh, serta buah tropis segar seperti mangga, nanas, dan durian.
Dalam laporan yang dikutip dari gapki.id, disebutkan pula terdapat 1.819 lini tarif Indonesia yang mendapatkan akses bebas bea masuk ke pasar Amerika Serikat, termasuk komoditas minyak sawit beserta seluruh produk turunan nabatinya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut berfokus memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional. Kolaborasi aktif diarahkan agar kepentingan industri kelapa sawit terakomodasi dalam berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang sedang dirundingkan.
GAPKI menegaskan minyak sawit memiliki peran penting bagi stabilitas ekonomi nasional dan menjadi sumber penghidupan jutaan petani. Karena itu, penguatan posisi tawar Indonesia di tingkat internasional dinilai diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. GAPKI juga menilai akses pasar yang lebih terbuka berpotensi meningkatkan volume ekspor dan memperkuat cadangan devisa, sementara penurunan hambatan tarif untuk produk hilir seperti oleokimia dan minyak goreng dapat mendorong nilai tambah di dalam negeri.
Pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan global untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila muncul regulasi baru yang bersifat membatasi.
