Perang yang pecah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai mengganggu inisiatif diplomatik yang sebelumnya disebut-sebut dapat menjadi pintu masuk rekonstruksi Gaza. Program itu dikenal sebagai “Dewan Perdamaian”, gagasan yang dipromosikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Inisiatif tersebut pertama kali diperkenalkan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Washington pada Oktober tahun lalu. Targetnya ambisius: membangun kembali Gaza sekaligus mendorong stabilitas di wilayah yang terdampak perang. Namun, momentum awal yang sempat terbentuk kini melambat seiring meningkatnya eskalasi dengan Iran yang menyedot perhatian diplomasi Washington.
Pada Februari, sekitar 24 negara menyatakan komitmen mendukung pembentukan Dewan Perdamaian dengan total dana lebih dari 16 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, sekitar 10 miliar dolar dijanjikan oleh Amerika Serikat. Menurut laporan media politik Washington, Politico, lembaga tersebut telah membuka rekening di World Bank dan JPMorgan Chase. Pemerintah AS juga disebut mulai mengirimkan informasi teknis kepada negara-negara donor terkait prosedur transfer dana.
Meski demikian, sebagian besar komitmen tersebut belum berubah menjadi aliran dana nyata untuk proyek rekonstruksi. Di tahap awal, inisiatif ini mendapat perhatian langsung dari dua tokoh yang dekat dengan lingkaran Gedung Putih, Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang terlibat dalam pembahasan gencatan senjata dan rencana pascaperang di Gaza. Namun ketika konflik dengan Iran memanas, keduanya disebut lebih banyak terlibat dalam isu regional lain, termasuk ketegangan dengan Teheran serta perkembangan perang di Ukraina.
Tanda perlambatan juga terlihat dari negara-negara mitra. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan mengenai Dewan Perdamaian praktis terhenti sejak perang Iran pecah. Presiden Indonesia juga mengisyaratkan kemungkinan menarik dukungan apabila proyek tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
Di lapangan, pelaksanaan rencana rekonstruksi menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya, Israel menutup kembali perlintasan Rafah setelah konflik dengan Iran meningkat, yang berdampak pada penurunan drastis arus bantuan kemanusiaan ke Gaza. Padahal, akses bantuan sebelumnya dikaitkan langsung dengan implementasi gencatan senjata.
Selain itu, Dewan Perdamaian menetapkan syarat besar sebelum rekonstruksi dimulai, yakni pelucutan senjata Hamas. Hingga kini, belum ada langkah konkret yang diumumkan terkait proses tersebut. Peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, Zaha Hassan, menilai situasi ini menimbulkan tanda tanya terhadap masa depan proyek tersebut. Ia menyoroti bahwa kegagalan Dewan Perdamaian mendorong Israel memenuhi komitmen tertentu dapat melemahkan kredibilitasnya, terlebih mandat lembaga itu dari Dewan Keamanan PBB hanya berlaku hingga 2027.
Di Washington, fokus pemerintah AS kini disebut bergeser, dengan perang melawan Iran menyita sebagian besar energi diplomatik Gedung Putih. Dalam kondisi itu, isu Gaza perlahan turun dari daftar prioritas. Meski Trump menyatakan tetap percaya kepada Witkoff dan Kushner untuk memimpin “upaya penting” terkait proyek tersebut, rencana kunjungan keduanya ke Israel pekan ini dilaporkan ditunda.
Sejumlah pengamat melihat situasi ini sebagai gambaran rapuhnya proyek yang sejak awal dibangun di tengah konflik regional yang belum mereda. Kekhawatiran pun muncul bahwa bila Dewan Perdamaian gagal mewujudkan rekonstruksi Gaza, dampaknya dapat meluas—bukan hanya menjadi kegagalan diplomasi, tetapi juga berpotensi membuka jalan bagi eskalasi militer baru di Gaza ketika wilayah tersebut belum pulih dari perang sebelumnya.
