Duta Besar Vietnam untuk Angola, Duong Chinh Chuc, menilai kinerja Majelis Nasional Vietnam ke-15 dan Dewan Rakyat di semua tingkatan selama lima tahun terakhir telah menunjukkan kemampuan lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan tertinggi, serta pengambilan keputusan atas isu-isu nasional penting, terutama saat negara menghadapi pandemi COVID-19 dan memasuki fase pemulihan serta percepatan pembangunan.
Menurutnya, Dewan Rakyat di berbagai tingkat juga semakin menegaskan peran sebagai wakil pemilih di daerah. Lembaga ini dinilai lebih proaktif dalam mengawasi dan memutuskan persoalan praktis yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk beradaptasi cepat terhadap proses “reorganisasi negara”, penggabungan unit administrasi, serta menjaga kualitas dan kemajuan pekerjaan. Ia menyebut capaian tersebut sebagai fondasi untuk terus menyempurnakan demokrasi sosialis pada masa jabatan berikutnya.
Di bidang hubungan luar negeri, Duong Chinh Chuc menyatakan Majelis Nasional ke-15 memberikan kontribusi yang positif dan efektif. Diplomasi parlementer disebut dijalankan lebih aktif dan substantif, termasuk melalui ratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang dinilai berkontribusi pada perluasan serta pendalaman kemitraan strategis dan komprehensif dengan berbagai negara dan organisasi internasional.
Ia juga menyoroti partisipasi aktif Majelis Nasional dalam forum antar-parlemen multilateral, seperti Uni Antar-Parlemen (IPU) dan Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), yang disebut membantu meningkatkan posisi dan suara Vietnam di tingkat internasional. Salah satu contoh yang disebut adalah kehadiran delegasi Majelis Nasional Vietnam yang dipimpin Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Khac Dinh pada Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, pada 23–27 Oktober 2023.
Terkait komunitas Vietnam di luar negeri, termasuk di Angola dan negara-negara Afrika lainnya, Duong Chinh Chuc mengatakan Majelis Nasional ke-15 menunjukkan perhatian melalui penyempurnaan kerangka hukum untuk melindungi warga negara. Ia menekankan upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung warga Vietnam di luar negeri berintegrasi di negara tempat tinggal sambil tetap menjaga hubungan erat dengan tanah air, termasuk melalui pertemuan dengan konstituen dan kebijakan preferensial bagi diaspora.
Duong Chinh Chuc turut menilai keputusan menggelar pemilihan umum lebih awal, sekitar dua bulan dari jadwal, sebagai langkah politik yang tepat dan sesuai kebutuhan praktis. Ia mengaitkannya dengan kebutuhan konsolidasi cepat aparatur kepemimpinan di pusat dan daerah setelah Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam ke-14 pada Januari 2026 yang menetapkan arah dan tujuan pembangunan komprehensif di era baru.
Menurutnya, transisi ke model pemerintahan daerah dua tingkat serta penyederhanaan aparatur administrasi memerlukan lembaga hasil pemilihan yang memiliki kewenangan dan kapasitas memadai untuk mendukung, mengawasi, dan mendorong reformasi. Pemilu yang tepat waktu dinilai dapat menjamin kesinambungan kepemimpinan dan mencegah kekosongan kekuasaan pada masa transisi yang krusial.
Dari perspektif kebijakan luar negeri, ia menambahkan stabilitas politik dan kesinambungan aparatur negara merupakan sinyal positif bagi komunitas internasional dan para mitra. Dalam situasi global yang dinamis, proaktivitas, konsistensi, dan transparansi tata kelola disebut menjadi faktor yang membangun kepercayaan serta menarik kerja sama, pesan yang menurutnya juga kerap disampaikan perwakilan Vietnam kepada diaspora dan mitra internasional, termasuk Angola.
Duong Chinh Chuc mengingatkan bahwa Kongres Partai ke-14 menetapkan target jangka panjang: pada 2030 Vietnam ditargetkan menjadi negara berkembang dengan industri modern dan pendapatan menengah ke atas, serta pada 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, ia menilai tuntutan terhadap wakil rakyat pada masa jabatan baru akan semakin besar dan menyeluruh.
Ia menyebut perwakilan rakyat tidak hanya membawa aspirasi konstituen, tetapi juga berperan membentuk kebijakan nasional, terlebih dalam konteks integrasi yang semakin dalam, ketika keputusan legislasi dinilai berdampak pada daya saing nasional dan posisi Vietnam dalam rantai nilai global. Karena itu, ia menekankan pentingnya kemampuan politik, kompetensi profesional, pemikiran strategis, kepekaan terhadap tren internasional, serta pemahaman atas hukum domestik dan praktik internasional.
Dalam urusan luar negeri, anggota Majelis Nasional dinilai perlu aktif meninjau dan meratifikasi perjanjian internasional, memantau pelaksanaan komitmen internasional, serta membangun hubungan dengan parlemen negara lain melalui diplomasi parlementer guna menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan. Ia menegaskan urusan luar negeri bukan lagi semata domain diplomasi, melainkan tanggung jawab bersama sistem politik, dengan Majelis Nasional memegang peran penting.
Sementara itu, bagi perwakilan Dewan Rakyat dalam model dua tingkat yang baru, ia menilai tanggung jawab akan semakin besar, yakni mengikuti realitas lokal secara dekat, tetap selaras dengan orientasi nasional, dan menjadi jembatan efektif antara rakyat dan aparatur negara selama periode reformasi.
Duong Chinh Chuc juga menyoroti perubahan cepat di dunia, termasuk pergeseran tatanan geopolitik dan meningkatnya persaingan strategis antar-kekuatan besar. Di saat yang sama, tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transformasi digital disebut menuntut kerja sama multilateral yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, diplomasi parlementer dinilai sebagai saluran pelengkap penting bagi diplomasi negara dan diplomasi antar-masyarakat.
Di Afrika, ia melihat kerja sama antar-parlemen memiliki potensi besar dan perlu dimanfaatkan lebih efektif melalui mekanisme seperti Majelis Parlemen Afrika (PAP). Ia menyebut Vietnam dan Angola, serta negara-negara Afrika lainnya, memiliki sejumlah kesamaan nilai, termasuk menjaga perdamaian, stabilitas, pembangunan berkelanjutan, dan mendorong tatanan internasional yang adil.
Untuk memperkuat diplomasi legislatif, Duong Chinh Chuc menilai Majelis Nasional Vietnam perlu proaktif membangun serta memperdalam hubungan dengan parlemen negara-negara Afrika melalui kunjungan resmi, seminar bilateral, dan pertukaran pengalaman. Ia juga mendorong partisipasi yang lebih substantif dalam IPU, AIPA, dan mekanisme multilateral lain, termasuk dengan mengusulkan inisiatif yang mencerminkan kepentingan negara berkembang.
Ia menekankan agar seluruh aktivitas diplomasi parlementer tetap terkait dengan prioritas pembangunan sosial-ekonomi dan diarahkan pada hasil konkret, seperti mendorong perjanjian kerja sama, mengurangi hambatan hukum bagi bisnis, serta memperluas pengakuan timbal balik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, termasuk dengan Angola dan kawasan Afrika.
Di akhir pernyataannya, Duong Chinh Chuc mengatakan staf Kedutaan Besar Vietnam di Angola bersama komunitas Vietnam di Afrika meyakini pemilihan akan berlangsung sukses. Ia menilai setiap suara mencerminkan kepercayaan rakyat kepada para wakil Majelis Nasional ke-16 dan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031.
