Situasi geopolitik global yang memanas di sejumlah kawasan disebut tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan pelaksanaan haji 2026 tetap aman meski terjadi eskalasi konflik di beberapa wilayah dunia. Ia menegaskan pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi terus mengawal aspek keamanan sebagai prioritas utama.
Menurut Maman, pemerintah Arab Saudi telah memberikan jaminan keamanan bagi seluruh jemaah, termasuk dari Indonesia. “Dari hasil pengawasan kami, Arab Saudi sudah memastikan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas. Indonesia juga melakukan langkah diplomatik untuk memastikan jemaah kita bisa beribadah dengan aman,” ujarnya.
Legislator Fraksi PKB itu juga menyebut pemerintah Indonesia aktif menjaga situasi tetap kondusif melalui jalur diplomasi internasional agar pelaksanaan ibadah haji tidak terdampak konflik geopolitik yang berkembang. Ia menilai seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelancaran ibadah haji karena kegiatan tersebut bersifat kemanusiaan dan melibatkan jutaan umat Muslim dari berbagai negara.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama terus mematangkan persiapan penyelenggaraan haji 2026 dengan fokus pada layanan transportasi, akomodasi, kesehatan, hingga perlindungan jemaah. Penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi disebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meminimalkan risiko di tengah kondisi global yang dinamis.
Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj Afief Mundzir menekankan pentingnya penguatan jejaring internasional untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan haji. “Penguatan jejaring global menjadi kunci penting dalam mitigasi penyelenggaraan haji. Kita tidak bisa bekerja sendiri menghadapi kompleksitas ini,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi internasional, pemerintah menyiapkan berbagai skenario antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk, mulai dari penyesuaian jadwal keberangkatan, perubahan rute perjalanan, hingga penguatan sistem perlindungan jemaah di luar negeri.
Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah menghadirkan dashboard publik penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Platform tersebut memuat data terkait layanan jemaah, antara lain jadwal penerbangan, akomodasi, kondisi kesehatan, hingga lokasi fasilitas layanan di Tanah Suci.
Kepala Biro Humas Kemenhaj Moh. Hasan Afandi mengatakan dashboard itu merupakan bagian dari transformasi layanan haji berbasis data dan teknologi. “Dashboard ini kami hadirkan agar publik, keluarga jemaah, dan media dapat dengan mudah mengakses informasi terkini terkait penyelenggaraan haji,” ujarnya.
