Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendorong pemerintah segera memaksimalkan jalur diplomasi luar negeri, termasuk melalui forum negara-negara Islam, untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan aman dan lancar.
Azis menyampaikan dorongan tersebut menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berpotensi berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji. “Saya juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan diplomasi luar negeri. Kita tahu bahwa haji ini bukan hanya Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, tetapi seluruh umat Islam di dunia,” kata Azis kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Menurut Azis, forum negara-negara Islam perlu memainkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan menjelang musim haji. Ia menilai negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OKI) memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan situasi keamanan di Timur Tengah tetap kondusif selama musim haji berlangsung.
“Saya mendorong adanya upaya mediasi atau dorongan perdamaian melalui jalur Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI,” ujarnya.
OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam merupakan wadah kerja sama antarnegara Islam yang didirikan pada 1969. Organisasi ini bertujuan memperkuat solidaritas umat Islam, melindungi kepentingan mereka, serta mendorong perdamaian dan pembangunan di berbagai bidang.
Azis berharap diplomasi kolektif negara-negara Islam dapat membuka ruang dialog dan menghasilkan titik temu perdamaian di kawasan konflik. Menurutnya, negara-negara muslim yang akan memberangkatkan warganya untuk berhaji perlu mendorong terciptanya kesepahaman demi kelancaran pelaksanaan ibadah.
“Negara-negara muslim yang akan melaksanakan ibadah haji perlu mendorong adanya titik temu perdamaian. Dengan begitu, semua negara anggota OKI dapat memastikan warganya bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan baik dan lancar,” tuturnya.
Selain diplomasi internasional, Azis juga meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila eskalasi konflik meningkat menjelang musim haji. Ia menegaskan keselamatan jamaah Indonesia harus menjadi prioritas.
“Pada prinsipnya, yang paling utama tetap keselamatan jamaah. Diplomasi harus ditempuh, mitigasi harus disiapkan, sehingga warga negara kita yang akan melaksanakan ibadah haji bisa berangkat dan menjalankan ibadah dengan aman,” imbuhnya.
