Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) menyatakan menghormati langkah diplomatik pemerintah Indonesia yang ikut serta dalam forum internasional Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang disebut bertujuan mendorong stabilitas dan perdamaian dunia.
Ketua Umum DPP ABI Zahir Yahya menegaskan politik luar negeri Indonesia, menurutnya, harus berpegang pada prinsip dasar kenegaraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, prinsip politik luar negeri “bebas aktif”, serta prinsip kemanusiaan universal, keadilan, dan pembelaan terhadap bangsa-bangsa tertindas.
Meski demikian, Zahir menyatakan ABI memandang keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyebut evaluasi itu dapat mengacu pada kesetiaan terhadap amanat konstitusi, kedaulatan politik luar negeri, serta komitmen Indonesia dalam pembelaan terhadap Palestina.
Menurutnya, evaluasi terbuka juga perlu menelaah konsekuensi politik, hukum, dan diplomatik yang melekat pada keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian.
Zahir turut menyerukan agar DPR menjalankan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen terkait Dewan Perdamaian. Ia mengusulkan DPR menggelar rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai konsekuensi keikutsertaan Indonesia.
Selain itu, ia mendorong adanya penegasan posisi politik DPR agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan Pembukaan UUD 1945 dan prinsip “bebas aktif”, serta penguatan diplomasi parlemen yang menempatkan keadilan dan kemerdekaan Palestina sebagai mandat utama.
Di sisi lain, Zahir meminta pemerintah memublikasikan secara terbuka dokumen piagam atau charter keikutsertaan dalam BoP beserta seluruh dokumen turunan yang mengikat Indonesia, jika ada, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan partisipasi demokratis.
Ia menyatakan, apabila setelah evaluasi terbuka forum tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan independensi, atau berpotensi menjadikan Indonesia alat legitimasi kepentingan politik pihak tertentu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan langkah penarikan diri.
Jika Indonesia tetap mempertimbangkan keterlibatan, Zahir menyebut peninjauan ulang dan penetapan syarat prinsipil dapat dilakukan. Di antaranya, mandat yang jelas dan terukur untuk perlindungan warga sipil, kesetaraan antarnegara anggota, mekanisme akuntabilitas serta penyelesaian sengketa yang imparsial, dan jaminan forum tidak menjadi ruang dominasi satu pihak.
Ia juga berharap konsistensi posisi Indonesia tetap ditekankan pada jalur konstitusional, termasuk dukungan nyata bagi kemerdekaan Palestina, penolakan normalisasi penjajahan, serta penguatan kepemimpinan diplomasi global yang berpihak pada korban, kemanusiaan, dan keadilan.
Dewan Perdamaian Gaza diluncurkan pada sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Peluncuran Board of Peace dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Jr, dan dihadiri sejumlah pemimpin negara, termasuk Prabowo yang turut menandatangani piagam pembentukan Board of Peace Gaza.
Selain Indonesia, negara-negara yang juga menandatangani piagam tersebut antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Dalam keterangan tersebut disebutkan tidak ada negara Eropa Barat dan anggota NATO yang masuk dalam keanggotaan BoP, serta Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang bergabung.
