Serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kembali meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Di tengah situasi tersebut, berbagai pihak mengintensifkan aktivitas diplomasi untuk membangun dukungan internasional sekaligus mencari jalan keluar dari krisis yang berkembang.
Di Indonesia, perhatian publik tertuju pada langkah Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Jakarta. Rangkaian pertemuan itu berlangsung dalam beberapa hari dan melibatkan figur-figur berpengaruh, baik dari kalangan pemerintahan maupun tokoh politik nasional di luar jabatan resmi.
Pertemuan pertama dilakukan pada 3 Maret 2026, ketika Boroujerdi menemui Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan situasi di Iran, dampak konflik dengan AS dan Israel, serta kemungkinan peran Indonesia sebagai mediator.
Sehari berselang, pada 4 Maret 2026, Boroujerdi bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Pada kesempatan itu, Sugiono menyampaikan surat belasungkawa dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Pertemuan berikutnya berlangsung pada 11 Maret 2026, saat Boroujerdi menemui Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan tersebut, Megawati menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, menggantikan mendiang ayahnya. Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, Megawati juga disebut telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Republik Islam Iran untuk menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Rangkaian pertemuan itu memunculkan pertanyaan di sebagian kalangan mengenai kelaziman seorang duta besar menemui tokoh di luar pemerintahan sebelum bertemu pejabat resmi negara tuan rumah. Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa jalur awal tidak langsung diarahkan ke Kementerian Luar Negeri sebagai representasi resmi pemerintah.
Dalam praktik hubungan internasional modern, diplomasi tidak selalu berjalan melalui satu jalur resmi antar-pemerintah. Selain track one diplomacy atau diplomasi antar-pemerintah, dikenal pula track two diplomacy dan track 1.5 diplomacy, yakni interaksi diplomat dengan tokoh masyarakat, mantan pejabat negara, akademisi, maupun pemimpin organisasi yang memiliki pengaruh terhadap opini publik dan arah kebijakan.
Dalam kerangka itu, pertemuan dengan Jusuf Kalla dan Megawati dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperluas kanal komunikasi. Jusuf Kalla dipandang memiliki pengalaman dalam mediasi konflik dan jaringan dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk di kawasan Timur Tengah. Sementara Megawati, sebagai mantan presiden sekaligus pemimpin partai politik besar, tetap memiliki pengaruh dalam percakapan politik nasional.
Pendekatan kepada tokoh di luar pemerintahan juga disebut terjadi di negara lain. Di India, misalnya, Duta Besar Iran di New Delhi, Mohammad Fathali, pada 8 Maret 2026 menemui sejumlah pemimpin politik Kashmir dari berbagai spektrum yang menyampaikan solidaritas dan kecaman terhadap serangan AS–Israel. Di Malaysia, Duta Besar Iran di Kuala Lumpur, Valiollah Mohammadi Nasrabadi, pernah menerima kunjungan organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan pemimpin partai politik di Kedutaan Iran ketika ketegangan Timur Tengah meningkat pada 2025. Di sejumlah kota Eropa seperti Brussel, Berlin, dan Paris, diplomat Iran juga disebut rutin terlibat dalam forum diskusi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan kebijakan.
Interaksi semacam ini kerap dipahami sebagai bagian dari public diplomacy atau diplomasi jalur kedua, yang bertujuan membangun dukungan moral, membentuk opini publik, dan memperluas jaringan komunikasi politik di luar jalur resmi pemerintah. Dalam kajian hubungan internasional, praktik yang melibatkan aktor di luar pemerintah kerap disebut sebagai multi-track diplomacy, sebuah pendekatan yang memandang diplomasi sebagai jaringan yang melibatkan beragam aktor sosial, bukan hanya pemerintah.
Dilihat dari konteks geopolitik, langkah Boroujerdi di Jakarta dapat dibaca sebagai upaya memperluas komunikasi politik di Indonesia. Melalui pertemuan dengan tokoh yang memiliki pengaruh, Iran dinilai berupaya memperkuat narasi moral mengenai konflik yang dihadapinya sekaligus membangun simpati politik. Langkah ini juga dapat dipahami sebagai upaya membuka jalur komunikasi alternatif di tengah sikap pemerintah Indonesia yang terlihat berhati-hati dalam merespons serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.
Indonesia, sebagai negara demokrasi besar, memiliki dinamika politik domestik yang kerap memengaruhi pembentukan opini publik mengenai isu internasional. Suara tokoh masyarakat, mantan pemimpin nasional, organisasi keagamaan, hingga kelompok masyarakat sipil sering kali menjadi faktor dalam percakapan kebijakan luar negeri. Dengan bertemu tokoh-tokoh tersebut, Iran tampaknya ingin menyampaikan narasi langsung mengenai posisinya dalam konflik sekaligus mencari dukungan moral dari masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki empati terhadap isu-isu di Timur Tengah.
Rangkaian pertemuan itu sekaligus mencerminkan bagaimana posisi Indonesia dibaca oleh negara lain. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia diharapkan mampu bersikap independen dalam menilai konflik internasional. Namun dalam situasi global yang dipenuhi rivalitas kekuatan besar, ruang manuver negara menengah seperti Indonesia disebut semakin sempit, sehingga setiap pernyataan dan langkah diplomatik harus diperhitungkan secara hati-hati.
Pada akhirnya, aktivitas diplomasi Duta Besar Iran di Jakarta menunjukkan bahwa diplomasi modern tidak lagi hanya berlangsung di meja perundingan resmi, melainkan juga bergerak melalui jaringan sosial, politik, dan percakapan publik. Di saat negara lain aktif memanfaatkan jalur multi-track diplomacy untuk memperluas pengaruhnya, muncul pertanyaan lanjutan mengenai sejauh mana Indonesia memaksimalkan pendekatan serupa melalui jaringan tokoh masyarakat, akademisi, organisasi keagamaan, dan komunitas sipil sebagai bagian dari strategi diplomasi nasional.
