Serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, kembali meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Di tengah situasi tersebut, berbagai pihak melakukan langkah diplomasi untuk membangun dukungan internasional sekaligus mencari jalan keluar dari konflik yang berkembang.
Di Indonesia, perhatian publik tertuju pada aktivitas Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Jakarta. Rangkaian pertemuan ini berlangsung dalam rentang waktu beberapa hari setelah peristiwa 28 Februari.
Pertemuan pertama tercatat pada 3 Maret 2026, ketika Boroujerdi menemui Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, pembahasan mencakup perkembangan situasi di Iran, dampak konflik dengan AS dan Israel, serta kemungkinan peran Indonesia sebagai mediator.
Sehari berselang, pada 4 Maret 2026, Boroujerdi bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan surat belasungkawa dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Pertemuan berikutnya berlangsung pada 11 Maret 2026, saat Boroujerdi menemui Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan itu, Megawati menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, menggantikan mendiang ayahnya. Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, Megawati juga disebut telah mengirim surat kepada Pemerintah Republik Islam Iran untuk menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Rangkaian pertemuan tersebut memunculkan pertanyaan di sebagian kalangan mengenai pola komunikasi diplomatik yang ditempuh. Muncul pertanyaan apakah lazim seorang duta besar menemui tokoh di luar pemerintahan sebelum bertemu pejabat resmi negara tuan rumah, serta mengapa tidak langsung mendatangi Menteri Luar Negeri sebagai representasi resmi pemerintah.
Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai penting bukan hanya untuk membaca langkah Iran, tetapi juga untuk memahami dinamika diplomasi Indonesia di tengah konflik global yang sensitif. Dalam praktik hubungan internasional modern, diplomasi disebut tidak selalu berjalan melalui satu jalur resmi pemerintah.
