Perang Iran–Amerika Serikat (AS) di Teluk pada 2026 digambarkan tidak semata ditentukan oleh pertempuran di Selat Hormuz, melainkan oleh manuver diplomatik dan keputusan politik-ekonomi di luar medan tempur. Dalam 70 hari sejak 28 Februari 2026, konflik berjalan di dua jalur: bentrokan militer AS–Iran di Hormuz dan pertarungan diplomatik yang melibatkan China, Rusia, dan negara-negara Eropa.

Gambaran ini menguat setelah munculnya Memorandum 14 Poin yang diajukan Iran kepada Pakistan pada 30 April 2026. Dokumen tersebut memuat sejumlah isu kunci, mulai dari pembukaan Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, pelonggaran sanksi AS, ganti rugi, hingga jaminan tidak ada agresi. Namun, memorandum itu disebut hanya menawarkan gencatan senjata 30 hari, bukan penyelesaian komprehensif.

Di saat komunikasi antara delegasi AS dan Iran berlangsung, eskalasi di titik lain tetap terjadi. Israel disebut masih menggempur Hizbullah di Lebanon dan Gaza. Sementara itu, Iran melancarkan serangan ke fasilitas energi di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), pada 4 Mei 2026 dengan 12 rudal balistik dan empat drone.

Situasi ini dinilai mencerminkan pola “asymmetric decoupling”: konflik bergerak di dua medan tempur dengan banyak aktor, tetapi tanpa koordinasi yang menyatukan seluruh front. Dampaknya, jeda pertempuran di satu titik tidak otomatis menghentikan kekerasan di titik lain.

Dari sisi AS, Presiden Donald Trump pada 2026 disebut menghentikan sementara operasi “Project Freedom”, yakni misi pengawalan kapal dagang keluar dari Hormuz. Sebagai gantinya, Washington mendorong proposal “Maritime Freedom Construct”, yang digambarkan sebagai koalisi maritim pascakonflik untuk membangun arsitektur keamanan baru di Timur Tengah. Tujuannya disebut untuk mencapai kesepakatan cepat dengan Iran terkait isu nuklir dan Hormuz. Dalam kerangka itu, keterlibatan Israel dalam meja perundingan dinilai berpotensi membuat proses macet karena isu Palestina.

Namun, langkah AS tersebut juga dinilai menciptakan kekosongan di lapangan. Kekosongan itu kemudian dibaca sebagai ruang yang dapat diisi oleh aktor lain, termasuk Eropa.

Eropa disebut mengambil jalur yang berbeda: tidak terlibat perang, tetapi juga tidak pasif. Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle ke Teluk Aden untuk mengawal kapal dagang yang terdampak krisis di Hormuz. Langkah ini disebut bagian dari misi Franco-British yang melibatkan lebih dari 40 negara, dengan tujuan defensif, yakni menurunkan premi asuransi yang melonjak dan membuka kembali jalur perdagangan.

Jerman juga disebut menggerakkan aset angkatan laut untuk memberikan “kontribusi signifikan dan terlihat” dalam koalisi internasional. Pertimbangan Eropa disebut bersifat ekonomi: sekitar 20% minyak dan 30% LNG Eropa melewati Hormuz. Jika selat itu tertutup, dampaknya dinilai bisa mengganggu ekonomi Eropa. Karena itu, Eropa membangun misi yang disebut “murni defensif” dan terpisah dari Washington, sejalan dengan gagasan strategic autonomy yang selama ini didorong Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Di sisi lain, China digambarkan sebagai aktor paling menentukan tetapi bergerak relatif senyap. Beijing disebut menjadi pembeli terbesar minyak Iran, dengan sekitar 50% ekspor minyak Iran mengalir ke China. Selain itu, sekitar 30% impor LNG China juga melewati Hormuz. Penutupan selat itu dinilai akan menekan ekonomi China.

Dalam konteks itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi disebut bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing dua hari sebelum laporan ini, dengan pesan agar gencatan senjata tidak ditunda dan Hormuz harus dibuka. China disebut tidak menyalahkan Iran secara terbuka, tetapi tekanan diplomatiknya dinilai nyata.

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China disebut hampir pasti memveto resolusi AS yang menuntut Iran menghentikan serangan di Hormuz. China juga disebut telah memveto resolusi serupa pada April dengan alasan resolusi tersebut bias dan berpotensi melegitimasi serangan AS ke Iran. Posisi Beijing digambarkan berada di antara oposisi politik terhadap AS dan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi global. China disebut tidak menginginkan Iran hancur karena perannya sebagai simpul penting Belt and Road Initiative, tetapi juga tidak menginginkan perang berkepanjangan yang mengganggu perdagangan.

Rusia dinilai berada pada posisi yang mirip. Moskow disebut juga berpeluang memveto resolusi AS di Dewan Keamanan PBB karena menilai resolusi tersebut tidak mengecam serangan AS–Israel ke Iran dan mencerminkan standar ganda Barat. Meski Rusia dan China disebut masih rutin menggelar latihan gabungan “Maritime Security Belt 2026” bersama Iran di Bandar Abbas, aktivitas itu dinilai lebih bersifat simbolik. Disebutkan pula bahwa stok rudal Rusia menipis akibat perang Ukraina, sehingga kapasitas Moskow untuk memasok Iran dalam skala besar terbatas. Dengan demikian, peran Rusia dinilai lebih sebagai pendukung politik ketimbang penyokong militer.

Serangan Iran ke Fujairah pada 4 Mei 2026 dipandang sebagai pesan strategis. Fujairah disebut sebagai jalur pipa alternatif UEA ketika Hormuz ditutup. Serangan itu dibaca sebagai peringatan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman jika Hormuz menjadi arena tekanan. Dalam serangan tersebut, tiga warga India dilaporkan terluka. Iran disebut tidak menyasar korban Barat untuk menghindari eskalasi langsung dengan AS dan Eropa, yang menunjukkan upaya bermain di batas merah: menekan tanpa memicu perang total.

Dalam proyeksi ke depan, terdapat tiga skenario yang disebut mungkin terjadi. Pertama, gencatan senjata 30 hari berjalan dengan peluang 45%, di mana AS dan Iran mencapai kesepakatan sementara, Hormuz dibuka, Eropa menjadi penjamin keamanan maritim, dan China menjadi penjamin ekonomi Iran. Skenario ini dinilai paling mungkin, tetapi rapuh dan dapat runtuh jika Israel melanjutkan serangan terhadap Hizbullah.

Kedua, perang proxy membeku dengan peluang 35%. Dalam skenario ini, AS dan Iran menghentikan bentrokan langsung, tetapi Israel tetap menggempur Hizbullah dan Houthi, sementara Iran membalas melalui proksi di Yaman dan Irak. Hormuz disebut bisa dibuka sebagian, tetapi premi asuransi tetap tinggi sehingga menciptakan status quo yang melelahkan.

Ketiga, eskalasi total dengan peluang 20%. Jika negosiasi gagal atau Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, Iran disebut dapat menutup Hormuz sepenuhnya menggunakan ranjau dan rudal pantai. Harga minyak disebut berpotensi menembus 200 dolar AS, memaksa AS melakukan pembukaan blokade militer secara penuh. China dan Rusia disebut tidak akan terlibat langsung secara militer, tetapi dapat memasok Iran secara diam-diam.

Dalam penilaian yang muncul dari rangkaian dinamika tersebut, penentu akhir perang tidak semata berada pada AS, Iran, atau Israel. China disebut memegang kunci ekonomi Iran karena pembelian minyaknya; tanpa pembeli utama, ekonomi Iran disebut bisa runtuh dalam tiga bulan. Rusia disebut memegang kunci politik melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB. Sementara Eropa disebut memegang kunci maritim-ekonomi karena kehadiran armada yang dapat menurunkan premi asuransi dan membuka jalur dagang tanpa harus terlibat perang.

Implikasinya juga ditarik ke Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia perlu melihat kerentanan jalur sempit sebagai titik lemah geopolitik, dengan menyinggung pentingnya pengawasan dalam skema gencatan senjata. Dalam pandangan itu, jika PBB tidak bergerak, ASEAN disebut perlu mengambil peran, termasuk dorongan agar ada misi pengawas maritim gabungan di Selat Hormuz dan Selat Malaka.

Kesimpulan yang ditarik dari rangkaian peristiwa ini menyebut bahwa dalam era multipolar, hasil akhir konflik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh pengaruh ekonomi, politik, dan maritim. Dalam konteks Perang Teluk 2026, pengaruh itu digambarkan berada pada Beijing, Moskow, dan Eropa, sementara gencatan senjata 30 hari disebut akan menjadi fase penentu arah berikutnya.