Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein menegaskan pentingnya penguatan diplomasi parlemen sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang dinilai semakin tidak stabil.
Menurut Husein, tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan karena dunia berada dalam fase ketidakpastian global. Situasi tersebut, kata dia, menuntut diplomasi yang lebih adaptif dan aktif.
“Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling tidak stabil secara global. Dunia memasuki fase geopolitical recession, ketika kepemimpinan internasional gagal menjaga ketertiban global sehingga konflik meningkat di berbagai kawasan,” ujar Husein dalam keterangan pers, Rabu, 11 Februari 2026.
Dalam kondisi itu, Husein menilai Indonesia perlu mengambil peran sebagai kekuatan menengah yang konstruktif. Ia menyebut diplomasi parlemen dapat membuka ruang dialog ketika hubungan antarnegara mengalami kebuntuan, dengan peran tersebut dijalankan DPR RI melalui BKSAP.
“Kondisi ini menegaskan perlunya diplomasi parlemen Indonesia sebagai middle power untuk mendorong dialog, meredakan ketegangan, dan memperkuat multilateralisme yang kian rapuh,” tegasnya.
Husein juga menjelaskan diplomasi parlemen memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga memiliki mandat untuk mendukung politik luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
