Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar kegiatan Diseminasi Diplomasi Parlemen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas pemahaman publik mengenai peran diplomasi parlemen serta mendorong keterlibatan kalangan akademisi dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menilai perguruan tinggi merupakan mitra strategis parlemen dalam merespons dinamika geopolitik global yang terus berubah. Menurutnya, perubahan tersebut memerlukan respons berbasis kajian ilmiah dan pemikiran kritis.
“Kehadiran kami pada hari ini merupakan bagian dari komitmen BKSAP DPR RI untuk terus memperkuat jembatan antara parlemen dan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa sebagai future leaders Indonesia,” ujar Husein.
Ia menjelaskan, peran BKSAP tidak hanya menjalankan diplomasi di forum internasional, tetapi juga membangun ruang dialog di dalam negeri. Diskusi dengan kampus dinilai penting untuk memperkaya perspektif dan memperkuat substansi rekomendasi kebijakan.
“Dalam konteks inilah BKSAP hadir di kampus, untuk mengajak sivitas akademika mendiskusikan bersama bahwa dunia yang berubah cepat menuntut diplomasi parlemen yang adaptif, kritis, dan mampu membaca dinamika global dengan cara baru, karena kampus adalah mitra strategis dalam merumuskan respons Indonesia terhadap pergeseran geopolitik yang tidak lagi linear,” kata Husein.
Husein juga menyampaikan BKSAP terbuka terhadap masukan akademik dalam penyusunan sikap dan rekomendasi Indonesia di berbagai forum internasional. Ia menyebut sejumlah forum yang menjadi perhatian, antara lain Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), BRICS, hingga Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Kami sangat terbuka terhadap masukan akademik yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi BKSAP untuk berbagai forum internasional seperti IPU, P20, APA, AIPA, OECD, BRICS, dan PUIC pada tahun 2026,” ujarnya.
Melalui kegiatan diseminasi tersebut, BKSAP menegaskan komitmennya membangun diplomasi parlemen yang partisipatif dengan melibatkan sivitas akademika, guna memperkuat kualitas argumentasi serta posisi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
Dalam kesempatan itu, BKSAP turut memaparkan sejumlah capaian diplomasi sepanjang 2025. Di antaranya pembentukan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara sahabat serta penegasan dukungan terhadap solusi dua negara (Two State Solution) dalam Sidang Umum IPU ke-150.
Selain itu, dua resolusi usulan Indonesia disahkan dalam Sidang Umum AIPA ke-46, yang masing-masing terkait krisis kemanusiaan di Myanmar serta pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau. Indonesia juga dipercaya menjadi Ketua Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) pada 2025, yang disebut semakin memperkuat posisi diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional.
