BERITA TERKINI
BKSAP DPR Dorong Aksesi Indonesia ke OECD lewat Diplomasi Parlemen dan Pelibatan Publik

BKSAP DPR Dorong Aksesi Indonesia ke OECD lewat Diplomasi Parlemen dan Pelibatan Publik

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan dukungan terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan memperkuat diplomasi parlemen serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo dalam forum OECD Global Parliamentary Network yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (13/3/2026). Forum ini menjadi ruang bagi negara anggota OECD maupun negara mitra strategis untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat kolaborasi antarparlemen.

Dalam forum tersebut, Bramantyo diundang untuk memaparkan pengalaman mengenai peran parlemen dalam mendukung proses aksesi ke OECD. Ia berdiskusi dengan anggota parlemen dari sejumlah negara, antara lain Romania, Bulgaria, Peru, Thailand, Kroasia, dan Argentina, yang juga terlibat dalam proses aksesi atau kerja sama dengan OECD.

Bramantyo menyampaikan bahwa DPR RI melalui BKSAP telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung proses tersebut. Salah satunya adalah pembentukan Panitia Kerja terkait Organisasi Internasional pada 2025, yang bertugas mengkaji peluang serta implikasi keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Panitia kerja itu juga diposisikan sebagai sarana komunikasi untuk menjaring pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain penguatan di internal parlemen, BKSAP juga mendorong peningkatan pemahaman publik mengenai proses aksesi OECD melalui kegiatan sosialisasi, khususnya kepada kalangan akademisi dan mahasiswa. Upaya ini dilakukan lewat diskusi publik, seminar, serta forum akademik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya aksesi OECD bagi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Menurut Bramantyo, keanggotaan OECD diharapkan dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta perumusan kebijakan berbasis bukti. Ia menilai partisipasi aktif DPR RI di forum internasional merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra konstruktif di tingkat global.

“Melalui diplomasi parlemen dan kolaborasi dengan berbagai pihak, DPR RI diharapkan dapat berkontribusi dalam pertukaran gagasan dan pengalaman internasional guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bramantyo dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).