Para pemimpin negara ASEAN sepakat menempatkan ketahanan energi dan stabilitas pangan sebagai prioritas utama kawasan di tengah berlanjutnya krisis geopolitik di Timur Tengah. Kesepakatan itu diambil dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik regional.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan Asia Tenggara dinilai rentan terdampak gejolak di Timur Tengah sehingga diperlukan respons kolektif dari seluruh negara anggota. Menurutnya, dampak konflik dapat dirangkum dalam “lima F”: fuel, food, fertilizers, finance, dan foreign workers ASEAN yang berada di Timur Tengah.
Di sektor energi, para pemimpin ASEAN mendorong pengurangan ketergantungan pada satu sumber pasokan untuk menekan risiko guncangan eksternal. Mereka juga meminta percepatan ratifikasi Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Keamanan Minyak Bumi (APSA) oleh parlemen negara anggota.
Selain itu, ASEAN diminta segera merealisasikan operasionalisasi Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid) serta melanjutkan pembahasan mengenai cadangan energi kawasan.
Di sektor pangan dan logistik, penguatan perdagangan intra-ASEAN terus dipercepat guna menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok. Para pemimpin juga mendorong agar pemutakhiran Protokol 2.0 Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu dapat diratifikasi pada tahun ini.
ASEAN turut mengoptimalkan sistem pemantauan cadangan pangan, termasuk Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (APTERR), untuk memperkuat respons terhadap potensi lonjakan harga.
Perhatian juga diberikan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi kawasan. ASEAN menyiapkan skema pembiayaan yang lebih longgar dan mendorong percepatan adopsi teknologi digital agar UMKM mampu bertahan menghadapi gangguan rantai nilai global.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah meratifikasi APSA, ATIGA 2.0, dan mengoperasionalkan Jaringan Listrik ASEAN secepat mungkin,” kata Kao dalam pengarahan di ASEAN Hall, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026, merujuk pada arahan para pemimpin negara.
Kao menilai krisis global saat ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperluas diversifikasi ekonomi kawasan. ASEAN juga menargetkan penyelesaian Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) pada November mendatang, serta mengoptimalkan tujuh perjanjian perdagangan bebas bilateral dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah berjalan.
