ASEAN didorong memperkuat ketahanan energi dan pangan menyusul dampak konflik global yang memicu keterbatasan pasokan energi serta lonjakan harga komoditas dan pangan di kawasan. Pada 2026, Filipina sebagai Ketua ASEAN menilai situasi ini berisiko menekan kinerja ekonomi regional, bahkan menjadi ancaman perlambatan ekonomi ASEAN untuk pertama kalinya sejak pandemi.
Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) yang digelar di Dusit Thai, Cebu, Filipina, pada 7 Mei 2026. Pertemuan itu difokuskan untuk merespons dampak konflik dan perang di Selat Hormuz terhadap negara-negara ASEAN, terutama terkait ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah.
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina Aldeguer-Roque, yang memimpin rapat AECC, meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN mengenai langkah yang dapat diambil untuk mengatasi gangguan pasokan tersebut.
Dalam pertemuan itu, lembaga riset Jepang ERIA yang diundang sebagai narasumber utama menyarankan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Kamis (7/5/2026), Kepala Ekonomi AMRO Dong He menyampaikan adanya risiko dari kebijakan domestik Amerika Serikat yang dapat memicu disrupsi pasokan energi dan pestisida ke kawasan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan transportasi, diikuti depresiasi nilai tukar.
AMRO juga menyebut tekanan tersebut telah mendorong inflasi kawasan mencapai level tertinggi sejak pandemi. Lembaga itu mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflasi terkuat sejak 2011 dan menyarankan kebijakan pragmatis untuk meredam gejolak jangka pendek sekaligus memperkuat ketahanan jangka panjang.
Asian Development Bank (ADB) yang turut menjadi narasumber mengusulkan kebijakan stabilitas untuk mengurangi dampak lonjakan akibat perang yang dapat mengganggu kinerja ekonomi ASEAN. ADB mendorong program konkret ketahanan energi dan pangan melalui kerja sama dengan badan-badan ASEAN serta sektor swasta. ADB juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan keuangan ke pasar saham ASEAN untuk menahan gejolak dan tekanan.
Dari sisi kelembagaan, Sekretariat ASEAN mengusulkan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk memperkuat ketahanan regional. Usulan ini mencakup penguatan dan reformasi institusi, pendalaman integrasi keuangan dan ekonomi, serta penguatan ketahanan energi, pangan, dan masyarakat, termasuk peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.
Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menekankan perlunya langkah konkret dan penguatan ketahanan regional untuk menghadapi disrupsi akibat perang dan konflik global. Menurut Airlangga, upaya tersebut mencakup penguatan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, serta fokus pada peningkatan perdagangan antarnegara anggota ASEAN dengan mitra strategis.
Airlangga menyebut penguatan kerja sama dapat dilakukan melalui skema ASEAN Plus One FTAs dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta memanfaatkan kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Ia juga menilai sentralitas ASEAN perlu dimaksimalkan untuk membangun ketahanan rantai pasok di kawasan.
Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah yang disorot antara lain diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional. Di bidang perdagangan, ia menekankan diversifikasi mitra dagang dengan memanfaatkan jaringan perjanjian dagang yang sudah ada, sembari tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN.
