Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya penguatan ketahanan energi dan pangan di negara-negara ASEAN untuk merespons disrupsi yang muncul akibat dampak konflik global. Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) di Cebu, Filipina.
Airlangga menyampaikan bahwa upaya menghadapi disrupsi perlu didukung ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang sudah ada, serta penguatan perdagangan antarnegara anggota ASEAN dengan mitra strategis. Ia menyoroti pemanfaatan skema kerja sama seperti ASEAN Plus One Free Trade Agreements (FTAs) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta kerja sama ketahanan energi melalui ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA).
Selain itu, ia menilai ASEAN perlu memperkuat kerja sama regional, khususnya di sektor energi, pangan, dan rantai pasok guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan di tengah dinamika perdagangan global. Menurutnya, langkah konkret dapat ditempuh melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional.
Airlangga juga menekankan pentingnya memanfaatkan sentralitas ASEAN untuk membangun ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan. Ia menambahkan, diversifikasi mitra dagang perlu dilakukan dengan memanfaatkan jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama yang telah ada, sembari tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula bahwa pada 2026, saat Filipina memegang keketuaan ASEAN, kawasan menghadapi tantangan besar akibat dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel yang memicu keterbatasan pasokan energi serta lonjakan harga komoditas dan pangan. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, perekonomian ASEAN disebut menghadapi risiko perlambatan akibat konflik global tersebut.
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina Aldeguer-Roque selaku pimpinan rapat meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN terkait langkah mengatasi dampak perang yang menghambat ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan.
Lembaga riset Jepang, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, memaparkan usulan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri. Sementara itu, Kepala Ekonomi ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Dong He menyampaikan risiko kebijakan domestik AS yang dinilai memicu disrupsi pasokan energi dan pestisida ke kawasan.
Menurut AMRO, kondisi tersebut berkontribusi pada kenaikan harga energi dan transportasi, depresiasi nilai tukar, serta lonjakan inflasi di ASEAN ke level tertinggi sejak pandemi. AMRO juga mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflasi atau stagnasi pertumbuhan ekonomi terkuat sejak 2011, sehingga diperlukan kebijakan jangka pendek untuk meredam gejolak sekaligus membangun ketahanan jangka panjang yang adaptif.
Di sisi lain, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengusulkan penguatan ketahanan energi dan pangan melalui program konkret bersama badan-badan ASEAN dan sektor swasta. ADB juga menyatakan kesiapan untuk mengucurkan pembiayaan ke pasar saham ASEAN guna membantu menahan gejolak dan tekanan ekonomi kawasan.
Sekretariat ASEAN turut mengusulkan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons cepat untuk memperkuat ketahanan regional. Inisiatif itu mencakup reformasi institusi, pendalaman integrasi ekonomi dan keuangan, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.
