Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community (AEC) Council digelar di Dusit Thani, Cebu, Filipina, pada 7 Mei 2026, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas gejolak ekonomi global. Filipina yang akan menjadi Ketua ASEAN pada 2026 menghadapi tantangan akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang dinilai memicu gangguan rantai pasok energi serta lonjakan harga komoditas dan pangan di kawasan.
Dampak konflik tersebut disebut berpotensi membawa perekonomian ASEAN pada risiko perlambatan untuk pertama kalinya sejak masa pandemi. Dalam forum AECC, Filipina menyoroti ketegangan di Selat Hormuz yang dinilai berimbas langsung terhadap negara-negara ASEAN.
Memimpin rapat, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina Aldeguer-Roque meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN mengenai langkah mitigasi atas terganggunya pasokan energi dan produk turunan minyak di kawasan. Dalam kesempatan yang sama, lembaga riset Jepang ERIA memaparkan rekomendasi penguatan ketahanan ekonomi regional melalui koordinasi kebijakan industri.
Kepala Ekonom AMRO Dong He menekankan bahwa risiko tidak hanya berasal dari konflik, tetapi juga dari kebijakan domestik Amerika Serikat yang turut memicu disrupsi pasokan energi dan bahan penting seperti pestisida. Menurut AMRO, kondisi ini berdampak pada kenaikan biaya energi dan transportasi, depresiasi nilai tukar, serta lonjakan inflasi di kawasan hingga mencapai level tertinggi sejak pandemi.
AMRO juga mengingatkan potensi tekanan stagflasi, yakni perlambatan pertumbuhan ekonomi disertai inflasi tinggi, yang disebut sebagai yang terberat sejak 2011. Karena itu, AMRO mendorong kebijakan jangka pendek yang adaptif sekaligus strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Asian Development Bank (ADB) turut menyampaikan usulan langkah stabilisasi guna meredam dampak konflik terhadap ekonomi ASEAN. ADB menekankan pentingnya penguatan ketahanan energi dan pangan melalui kolaborasi konkret antara negara anggota, lembaga ASEAN, dan sektor swasta. ADB juga menyatakan kesiapan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan melalui intervensi di pasar modal kawasan.
Dari sisi kelembagaan, Sekretariat ASEAN mengajukan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons cepat untuk memperkuat ketahanan regional. Inisiatif ini mencakup reformasi kelembagaan, pendalaman integrasi ekonomi dan keuangan, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta peningkatan resiliensi rantai pasok, khususnya di sektor maritim.
Mewakili Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ketahanan kawasan dalam menghadapi dampak konflik global. Ia menyebut penguatan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang telah ada, serta peningkatan perdagangan intra-ASEAN dan dengan mitra strategis sebagai kunci.
Airlangga juga menyoroti pemanfaatan berbagai skema kerja sama, seperti ASEAN Plus One Free Trade Agreements (FTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta inisiatif ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Menurutnya, sentralitas ASEAN perlu dimanfaatkan untuk membangun ketahanan rantai pasok di kawasan.
Lebih lanjut, ia mendorong penguatan kerja sama di sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah yang disebut mencakup diversifikasi sumber dan jalur pasokan energi, penguatan cadangan energi, percepatan implementasi kerja sama regional, serta perluasan mitra dagang dengan tetap menempatkan perdagangan intra-ASEAN sebagai prioritas.
