ASEAN menghadapi tantangan besar pada 2026 di bawah keketuaan Filipina, menyusul dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memicu gangguan beruntun di kawasan. Dampak tersebut antara lain keterbatasan pasokan energi, lonjakan harga komoditas, serta kenaikan harga pangan yang berisiko menekan kinerja ekonomi negara-negara ASEAN.
Situasi ini dinilai menjadi salah satu risiko perlambatan ekonomi ASEAN untuk pertama kalinya setelah pandemi, seiring meningkatnya ketidakpastian akibat konflik global.
Isu tersebut menjadi perhatian dalam Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) yang digelar di Dusit Thai, Cebu, Filipina, pada 7 Mei 2026. Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 memanfaatkan forum ini untuk merespons dampak konflik dan perang di Selat Hormuz terhadap negara-negara ASEAN.
Memimpin pertemuan, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina Aldeguer-Roque meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN mengenai langkah menghadapi hambatan ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan. Dalam kesempatan yang sama, lembaga riset Jepang ERIA menyampaikan usulan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri.
Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (7/5/2026), Kepala Ekonomi AMRO Dong He memaparkan risiko dari kebijakan domestik AS yang disebut dapat memicu disrupsi pasokan energi dan pestisida ke kawasan. Kondisi itu berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan transportasi serta depresiasi nilai tukar, yang pada akhirnya memicu lonjakan inflasi di ASEAN hingga level tertinggi sejak pandemi.
AMRO juga mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflationary, yakni pertumbuhan ekonomi yang stagnan, yang disebut sebagai yang terkuat sejak 2011. Karena itu, AMRO menyarankan kebijakan yang mampu meredam gejolak dalam jangka pendek sekaligus membangun ketahanan jangka panjang yang pragmatis dan adaptif.
Asian Development Bank (ADB) yang turut menjadi narasumber mengusulkan kebijakan stabilitas untuk merespons lonjakan dampak perang yang dapat mengganggu kinerja ekonomi ASEAN. ADB menekankan pentingnya ketahanan energi dan pangan melalui program konkret bersama badan-badan ASEAN dan sektor swasta. Selain itu, ADB menyatakan kesiapan sebagai mitra bank utama dan konsultan investasi untuk menyalurkan dukungan keuangan ke pasar saham ASEAN guna menahan gejolak dan tekanan.
Sekretariat ASEAN mengusulkan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk memperkuat ketahanan regional. Usulan ini mencakup penguatan dan reformasi institusi, pendalaman integrasi keuangan dan ekonomi, penguatan ketahanan energi, pangan, dan masyarakat, serta peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perlunya langkah konkret dan penguatan ketahanan regional untuk menahan serta mengatasi disrupsi akibat perang dan konflik global.
Airlangga menyampaikan bahwa penguatan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang sudah ada, serta penguatan perdagangan antaranggota ASEAN dengan mitra strategis menjadi kunci. Ia juga menyoroti pemanfaatan kerja sama seperti ASEAN Plus One FTAs dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta inisiatif ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Menurutnya, sentralitas ASEAN juga perlu dimanfaatkan untuk membangun ketahanan rantai pasok di kawasan.
Selain itu, Airlangga menekankan perlunya ASEAN memperkuat kerja sama regional, khususnya pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia mendorong penguatan ketahanan energi kawasan melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional. Ia juga menyinggung pentingnya diversifikasi mitra dagang melalui jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama yang telah ada, dengan tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN.
Sumber: infopublik.id
